BLANGKEJEREN — Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues kembali menggelar kegiatan penguatan kelembagaan bagi pengawas pemilihan umum bersama mitra kerja. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari sejak Selasa-Rabu (24-25/9/2025) ini dipusatkan di The Legend Hotel, Blangkejeren, dan diikuti oleh 60 peserta dari berbagai unsur.
Ketua Panwaslih Gayo Lues, Wiwin Bustami, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pengawas Pemilu dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, partai politik, serta elemen masyarakat.
“Bawaslu mengemban amanah besar untuk menjalankan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Untuk itu, sinergi antara lembaga pengawas dengan para pemangku kepentingan sangat penting,” ujar Wiwin di sela-sela kegiatan, Rabu (24/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun peserta kegiatan terdiri dari perwakilan partai politik, kalangan mahasiswa, dan unsur masyarakat sipil lainnya. Selama dua hari, mereka mendapatkan pembekalan tentang peran dan fungsi pengawasan, tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu, serta strategi membangun partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pemilu bersih dan berkualitas.
Wiwin menegaskan bahwa keberhasilan sebuah Pemilu tidak hanya berada di tangan penyelenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Ia mengajak peserta untuk bersama-sama menciptakan Pemilu yang berintegritas.
“Mari kita jadikan Pemilu sebagai sarana memilih pemimpin yang baik, bukan memilih pemimpin yang curang. Peran pengawasan sangat penting untuk menjaga marwah demokrasi,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues mewakili Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP), serta tamu undangan lainnya.
Dengan penguatan kelembagaan ini, Panwaslih Gayo Lues berharap proses demokrasi ke depan, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu serentak, dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
